Optimalisasi Peran Negara dalam Menangani Kelompok Kriminal Beresnjata (KKB) Papua Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Undang-Undang yang Berkaitan dengan Ham di Indonesia.

Abstract

Peran negara sangat dibutuhkan ketika terjadi konflik separatisme yang dapat meruntuhkan NKRI. Salah satu contohnya adalah seperti yang sedang terjadi di Papua, di mana Kelompok Kriminal Bersenjata di sana terus mengintervensi untuk memerdekakan kelompok mereka dari negara Indonesia, konflik yang disebabkan oleh KKB ini terus mengguncang Papua, banyak korban yang telah berjatuhan dari pihak sipil maupun aparat penegak hukum. Dengan melihat permasalahan tersebut, maka penting untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dibarengi dengan kehati-hatian, karena permasalahan KKB di Papua ini sangat sensitif. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan cara penelitian hukum melalui kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan dari penelitian terdahulu, serta permasalahan dalam penelitian ini adalah masih eksisnya KKB di Papua, yang mana setiap kebijakan hukum sangat penting untuk selalu dilibatkan dan diperhatikan dalam penanganan kasus KKB di Papua, karena kebijakan hukum adalah hal mendasar untuk melakukan langkah penyelesaian-penyelesain berikutnya. Pada dasarnya berbagai aturan hukum di Indonesia sudah secara tidak langsung dapat memberikan ruang dalam penanganan KKB. Dalam hal ini juga  pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus selalu bersinergi untuk memberikan andil dalam mengoptimalkan kebijakan hukum yang telah dibuat agar peran negara ada untuk masyarakatnya, sehingga negara yang sejahtera akan bisa terwujud.

Kata Kunci: Peran negara, Kebijakan Hukum, Kelompok Kriminal Bersenjata, Papua.